Saturday, April 23, 2016

Nuansa Konflik Kepentingan DPR

Nuansa konflik kepentingan DPR kini. Catatan ahmadbadrun kini akan mengulas perilaku anggota DPR saat ini. Terlihat dengan gamblang bahwa sejumlah draft undang-undang yang pernah dan sedang diusulkan syarat muatan konflik kepentingan. Kepentingan yang tentunya bukan untuk kepentingan rakyat melainkan kepentingan segelintir orang, kepentingan para elit parpol. Terlihat dari produk pemikiran yang dihasilkan, tidak konsisten, reaktif dan tendensius terhadap lawan politik.

Misalnya saja belum lama ini sempet muncul usulan pemilihan kepala daerah tidak langsung dan akan dipilih oleh DPRD. Pemikiran ini tentunya ditentang oleh banyak pengamat, masyarakat luas dan oleh pemerintah sendiri kala itu. Selain memang gagasan pilkada tak langsung tersebut set back ke belakang, melawan mainstream politik reformasi, sepertinya gagasan pilkada tak langsung tersebut terlihat sebagai upaya penjegalan terhadap pasangan calon tertentu. Nyatanya memang saat itu fraksi-fraksi di DPR terpecah menjadi dua kubu koalisi yang berseberangan.

Kemudian saat ini, sedang hangat-hangatnya dibicarakan, muncul lagi draft revisi UU Pilkada dimana DPR kekeh ingin menaikan syarat dukungan calon kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen. DPR ingin meningkatkan persyaratan calon perseorangan  berkisar 11,5 – 15 persen berdasarkan jumlah penduduk. Sebelumnya, dalam UU No.8/2015 persyaratan calon perseorangan 6,5 – 10 persen dari jumlah penduduk. Terlihat sekali juga di sini bagaimana gagasan itu muncul akibat dari upaya penjegalan terhadap pasangan calon yang tidak disukai akan tetapi mendapat rating tertinggi elektabilitas dari beberapa lembaga survey. Sebelumnya bahkan sempet terjadi isu deparpolisasi di mana pasangan calon independen dianggap menafikan partai politik sebagai pilar utama demokrasi.

Dari beberapa kasus di atas terlihat sekali bahwa warna konflik kepentingan dalam tubuh DPR lebih terlihat dari pada perjuangan syarat idealisme anggota sebagai representasi pembawa nurani dan suara publik. Padahal saat ini, DPR harusnya banyak berinstrospeksi diri karena sentiment publik terhadap parpol cenderung menurun, kepercayaan publik terhadap parpol semakin tipis terkait sejumlah masalah yang menjerat parpol, apakah konflik internal sejumlah parpol yang berujung pada dualisme, dan yang klasik tentunya adalah korupsi, suap dan sebagainya. Makannya wajar hasil survey politik saat ini menunjukan sentiment positif publik kepada calon independen dari pada calon dari parpol.

No comments:

Post a Comment