GHETTOISME PENDIDIKAN

Membaca artikel kompas tanggal 22 Februari 2014 “Ghettoissme Pendidikan”, tulisan Doni Koesoema cukup menarik saya, menjawab kegelisahan saya selama ini bahwa menjamurnya formalism agama di lembaga-lembaga pendidikan umum sepertinya  menyimpan malasah.

Berikut petikan dari bagian tulisan tersebut, “Ghetto merupakan istilah yang digunakan untuk mengisolasi kehidupan kelompok minoritas karena alasan sosial, hukum ataupun tekanan ekonomi. Ghetto dalam bahasa Venessia artinya ‘sampah’, tempat khusus di mana orang sepulau membuang sampah di garis batas tertentu sehingga terdapat pemisahan tegas Yahudi dan non-Yahudi.

Ghettoisme pendidikan banyak dipraktikan  di sekolah-sekolah negeri. Bahkan praktik ini diatur dalam aturan sekolah. Sekolah negeri yang dibiayai pemerintah justru melakukan dan menyuburkan praksis pendidikan yang bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika. Contoh nyata kegiatan keagamaan setiap pagi sebelum pelajaran di mulai.”

Sekolah negeri umum harusnya lebih menampilkan sosok atau rasa nasionalisme dari pada ideologis/agamis. Sekolah yang agamis sudah jelas basisnya yaitu madrasah atau pesantren. Maka jika sekolah negeri umum ikut-ikutan mengatur praksis formalisme agama, hemat saya suatu kebablasan namanya. Contoh, seragam busana muslim tiap hari Jum’at di sekolah-sekolah umum negeri SD/SMP tertentu. Praktik seperti ini tidak mencerminkan kita sebagai bangsa yang berbhineka, justru menanamkan kepada anak-anak kita sifat-sifat fanatisme sempit sejak dini. Hal ini akan menyuburkan ego kelompok bukan toleransi.