Friday, March 2, 2012

Sertifikasi adalah Kompetensi yang Teruji

Rasanya perlu kita cermati kesimpulan dari tulisan Mohammad Abduhzen “Uji Kompetensi Guru” di rubrik ini (24 Februari 2012). Kesimpulan itu kurang lebih berbunyi “Kita tak lagi dapat mengharapkan peningkatan mutu guru dan perbaikan kualitas pendidikan nasional melalui upaya sertifikasi yang ada. Upaya apapun untuk memperbaikinya akan selalu meninggalkan resistensi kecuali kebijakan yang mempermudah proses tersebut”. Kemudian Mohammad Abduhzen menutup kalimatnya dengan paragraf yang menurut saya terlalu beresiko,”maka sikap bijak pemerintah meskipun pahit adalah menuntaskan sertifikasi segera tanpa uji kompetensi awal”.

Sepanjang gagasannya yang gerah terhadap pelaksanaan program sertifikasi yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan dan profesionalisme guru selama ini,  saya sepakat. Namun yang sungguh menggelitik pikiran saya adalah sikap apriori-nya terhadap apapun perbaikan yang dilakukan kemendikbud sebagai wujud evaluasi dan koreksi terhadap kekeliruan pelaksanaan sertifikasi yang sedang berjalan.
Alih-alih menyodorkan gagasan bijak yang ditawarkan kepada kemendikbud, justru menurut hemat saya, Moammad Abduhzen membuat gagasan yang  kontra produktif terhadap peningkatan mutu pendidikan khususnya dan pembangunan nasional umumnya. Membiarkan program sertifikasi tetap berjalan di tengah mekanisme pelaksanaan yang tidak menentu serta sikap pragmatisme pemerintah dan guru yang semakin menyimpang dari ide dasar (baca: undang-undang) adalah sama saja dengan memubazirkan dana triliunan rupiah yang seharusnya bisa dipakai untuk keperluan-keperluan pendidikan lainnya yang lebih mendesak.
Hanya ada dua opsi: partama, memutus sama sekali program sertifikasi guru karena dinilai gagal dan mubazir. Kedua, melanjutkan program tersebut dengan satu syarat mutlak; mereformasi tolak ukur dan mekanisme secara menyeluruh.
Tidak ada kata terlambat terhadap koreksi dari sebuah kebijakan yang keliru. Maka upaya kemendikbud membuat satu prosedur baru entah apalah namanya patutlah kita apresiasi sebagai koreksi atau evaluasi. Anggaplah i’tikad baik untuk berubah masih ada pada pemerintah.
Kita sambut baik upaya dari kemendikbud melakukan Uji Kompetensi Awal untuk guru yang akan mendapat sertifikasi dengan maksud mengetahui peta kelemahan dan kelebihan kompetensi seorang guru. Namun yang terasa masih kurang menurut hemat saya adalah upaya kemendikbud akan melakukan pendampingan dan pelatihan untuk perbaikan kompetensi bagi guru yang tidak lulus uji kompetensi awal. Hal ini akan dikhawatirkan kembali akan menjebak kita dalam pelaksanaan yang formalitas. Karena bagaimanapun biasanya upaya perbaikan dalam waktu yang singkat lebih cenderung melahirkan output yang instan. Menurut hemat saya, guru yang tidak lulus Uji kompetensi Awal tetap dinyatakan tidak lulus dan akan mendapat kesempatan kembali mengajukan uji kompetensi pada periode-periode selanjutnya. Hal ini akan lebih menciptakan kompetisi yang sehat dan justru akan lebih memiliki kepastian terekrutnya guru-guru yang berkompeten sebagaimana yang dicita-citakan oleh mendikbud itu sendiri.
Butuh Mekanisme Jitu
Sejatinya memang kita dituntut untuk terus mengagas strategi baru untuk peningkatan mutu pendidikan nasional sepanjang itu lebih efektif dan efisien. Dan terhadap program yang sudah ada,  kita tinggal menjalankan saja. Tapi yang terjadi saat ini adalah para pelaksananya yang tidak memahami spirit dari sebuah gagasan. Maka yang terjadi adalah perubahan tujuan utama dan bergesernya paradigma. Sertifikasi kemudian dimaknai sebagai peningkatan kesejahteraan guru bukan peningkatan kompetensi guru khususnya dan mutu pendidikan nasional secara menyeluruh.
Yang mendesak dalam meneruskan program sertifikasi guru bagi kemendikbud saat ini adalah adanya satu mekanisme yang jelas dalam hal uji kompetensi untuk sertifikasi guru. Tentunya mekanisme yang benar-benar mengedapankan mutu bukan  mekanisme yang lagi-lagi menjebak kita dalam formalisme belaka. Fortofolio, PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru) atau apa saja yang lainnya sebenarnya sudah cukup dalam tataran konsep, namun semuanya tidaklah memadai apabila tidak adanya tolak ukur dan mekanisme yang dapat menguji keabsahannya.
Portofolio misalnya, sejatinya  adalah jejak rekam profesionalisme guru melalui berkas-berkas atau dokumen yang benar-benar mendeskripsikan bidang kompetensinya. Maka untuk menilai keabsahannya, harus ada sebuah mekanisme pengujian yang tepat dan memadai. Layaknya uji skripsi, tesis ataupun desertasi, calon guru sertifikasi harusnya mempresentasikan kompetensi yang dimilikinya dihadapan penguji. Jadi bukan hanya kualifikasi di atas kertas, mengandalkan legalisasi instansi yang sangat rentan untuk bisa dimanipulasi.
Sistem pengumpulan poin pada portofolio pun perlu disederhanakan. Memaksakan calon guru untuk megumpulkan poin sebanyak-banyaknya melalui pengumpulan berkas cukup menguras waktu dan energy, dan terkesan dicari-cari. Pada akhirnya segi obyektifitas sebuah berkas masih banyak yang patut dipertanyakan. Belum lagi konsentrasi calon guru sertifikasi terpecah, sibuk mencari dokumen, akhirnya banyak mengabaikan tugas utama untuk mendidik dan mengajar.
Kemudian PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru), dalam masa PLPG ini calon guru akan dikarantina selama waktu tertentu. Namun betapapun PLPG adalah sebuah keharusan, tetap saja ia mempunyai kelemahan. Formalisme dan budaya instan akan membayangi out put dari prosedur ini. Betapa tidak, segala sesuatunya harus melalui proses yang panjang. Halnya dengan profesionalisme guru tidak akan terbentuk hanya dalam waktu singkat. Seharusnya PLPG hanya sebagai alat penegasan terhadap kompetensi guru yang selama ini sudah terbentuk melalui proses panjang selama kurun waktu bergelut dengan profesinya. Oleh karena itu PLPG harusnya tak lebih dari momen ujian atau pembuktian (bukan pelatihan atau pembelajaran) bagi para calon peserta guru sertifikasi.Di sinilah yang saya maksud harus ada mekanisme yang jitu dalam rekrutmen guru yang berkualitas yang akan mendapatkan sebuah sertifikat yang sesungguhnya.
Jika pemerintah dengan segenap aparatur pelaksananya siap menjalankan prosedur dan segala mekanisme sebagaimana di atas, maka sertifikasi guru tidak akan menyimpang dari tujuan utama yaitu perbaikan mutu pendidikan. Anggapan yang salah kaprah selama ini, sertifikasi adalah tunjangan profesi. Sebuah anggapan yang tentunya sangat mencederai nilai profesionalisme guru yang syarat dengan dedikasi dan pengabdian. Adalah sebenarnya mentalitas materialisme yang seperti ini yang berjangkit akut pada setiap lini birokrasi kita. Sama halnya dengan rata-rata orang memburu ingin menjadi pegawai negeri sipil karena ingin mendapatkan prestis tunjangan profesi yang aman dan mapan. Maka akhirnya banyak orang melakukan berbagai cara termasuk menyogok dan memanfaatkan jalur koneksi. Dan output apa yang kita harapkan dari pola-pola rekrutmen seperti itu. Dan dapat kita bayangkan, misi apa yang akan dijalankan oleh SDM-SDM seperti itu ketika visi yang bernilai tidak mereka pahami malah mencederai nilai-nilai integritas diri. 

Kualitatif bukan Kuantitatif
Tidak harus memasang target waktu kapan program sertifikasi ini akan selesai, misalnya tahun 2012, 2014, atau 2015 karena target-target waktu seperti itu akan lebih berorientasi pada pencapaian data kuantitatif dari pada kualitatif. Oleh karena itu, sertifikasi guru sejatinya suatu program uji kompetensi guru yang secara kontinyu dijalankan karena mutu atau kualitas pendidikan sesuatu yang memerlukan tolak ukur. Dan melalui program sertifikasi guru yang terukur dengan mekanisme yang jelas akan menantang para guru untuk selalu sibuk membenahi kualifikasi dirinya dan mempersempit para guru untuk melakukan sesuatu yang pragmatis dan instan.

No comments:

Post a Comment