Perbandingan KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI

SBY-BUDIONO dan JOKOWI- JK dalam 3 tahun awal pemerintahan

(Hasil studi ANDREAS LAKO, Guru Besar Akuntansi Hijau: Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata, Semarang)

Sisi BESARAN Pertumbuhan

SBY-Boediono	JOKOWI-JK
6,1 % (2010) 6,17 % (2011) 6,03 % (2012) 5,56 % (2013)	5,01 % (2014) 4,88 % (2015) 5,03 % (2016) 5,07 % (2017)

Catatan :

1.       Dari sisi besaran pertumbuhan, era SBY-Budiono jauh lebih tinggi dibanding era Jokowi-JK

2.       Tren menurunnya pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013-2017 akibat resesi ekonomi global yang berlangsung hingga 2016.

Sisi Implikasi Hasil Pembangunan terhadap Penurunan KEMISKINAN dan Penurunan PENGGANGGURAN

Indikator	SBY-Boediono	JOKOWI-JK
Penurunan Kemiskinan	32,53 juta jiwa (2009) menjadi 28,59 juta jiwa (2012)	28,51 juta jiwa (2015) menjadi 26,58 juta jiwa (2017)
Penurunan Penggangguran	8,32 juta jiwa (2010) menjadi 7,44 juta jiwa (2012)	7,561 juta jiwa (2015) menjadi 7,005 juta jiwa (2017)

Catatan : Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan dan penggangguran Era SBY-Boediono masih lebih baik dibanding Era Jokowi-JK

Sisi Penurunan KETIMPANGAN SOSIAL

KENAIKAN  Rasio Gini era SBY-Boediono	PENURUNAN Rasio Gini era Jokowi-JK
0,367 (2009) menjadi 0,413 (2012) 0,414 (diakhir pemerintahan)	0,403 (2015) menjadi 0,391 (2017)

Catatan :

1.       Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada era SBY-Boediono justru memacu ketimpangan sosial

2.       Di Era SBY-Budiono, level ketimpangan social Indonesia naik dari ketimpangan rendah (low inequality) menjadi ketimpangan sedang (moderate inequality). Sementara pada era Jokowi-JK, level ketimpangan menurun kembali menjadi ketimpangan rendah. Dari Sisi ini, JOKOWI-JK lebih baik.

Sisi Penurunan KETIMPANGAN ANTAR KELOMPOK Masyarakat.

Indikator	SBY-Boediono	JOKOWI-JK
PENGUASAAN ekonomi 20% masyarakat KAYA	45,57 % (2010) menjadi 48,27 % (2014) (mengalami Kenaikan)	48,1 % (2015) menjadi 45,55 % (2017) (mengalami Penurunan)
PENGUASAAN ekonomi 40% masyarakat MISKIN	36,48 % (2010) menjadi 34,6 % (2014) (mengalami Penurunan)	34,5 % (2015) menjadi 37,21 % (2017) (mengalami Kanaikan)

Catatan : Penurunan penguasaan ekonomi 20 % masyarakat kaya dan kenaikan penguasaan 40 % masyarakat miskin menunjukan Penurunan Ketimpangan antar kelompok masyarakat. Dari Sisi ini JOKOWI-JK LEBIH BAIK.

Berdasarkan uraian tersebut, Andreas Lako menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada era Jokowi-JK  JAUH LEBIH BERKUALITAS dan mengarah pada pertumbuhan BERKEADILAN dibandingkan era SBY-Boediono.

#opinikompas22maret2018

#KRITIKPAKAIDATA

#OPTIMISMENATAPINDONESIAKEDEPAN

AHOK DALAM PUSARAN FITNAH DAN KEBENCIAN

Ditengah dunia medsos yang penuh dengan ujaran kebencian, Ditengah alam pikir yang penuh dengan klaim kebenaran tunggal, ini adalah curahan hati, ini adalah pelampiasan pikiran yang selama ini terbelenggu oleh kekhawatiran, ketakutan di bully khalayak dan kawan. Soal keberpihakan, itu saja. Keberpihakan pada seorang Basuki Cahaya Purnama Alias Ahok. Bukan keberpihakan politik - berharap Ia menang pilkada dan kembali menjadi gubernur. Bukan! Meskipun memang hati kecil saya juga tidak bisa membantah akan apresiasi positif  akan prestasi dan kinerja Ahok selama menjabat Gubernur. Adalah ia (Ahok) seorang Gubernur yang paling beres membersihkan birokrasi dari korupsi. Ia (ahok) seorang gubernur yang paling gencar ‘menggusur’ segala hambatan-hambatan birokrasi dan tata ruang. Ia (ahok) seorang gubernur yang paling bernyali menghadang mafia kejahatan dan kemaksiatan. Temperamen, kasar dan sering salah ucap itu memang menjadi kelemahannya yang diakui dunia. Namun bisa jadi itulah juga yang menjadi kelebihannya untuk mengatasi se-level kota Jakarta yang juga keras dan syarat masalah sosial.

Menimbang Sisi Positif dan Negatif Ahok

Menimbang Sisi Positif dan Negatif Ahok. Gubernur DKI Jakarta Basuki cahaya Purnama atau yang lebih dikenal Ahok adalah tokoh yang paling kontroversial saat ini. Gaya memimpin yang meledak-ledak, bicara ceplas-ceplos, keberaniannya menantang siapa saja, banyak yang mengesankan dia sebagai pemimpin yang arogan, kasar dan bringas. Meskipun memang banyak juga yang lebih melihat pada sisi positifnya. Cendekiawan Syafii Maarif menilai Ahok lebih banyak positifnya ketimbang negatifnya. Negatifnya terletak pada buruknya etika gaya memimpin dan cara berbicara. Namun positifnya adalah dia adalah pemimpin petarung, punya nyali, berani membongkar segala skandal dan praktek mapia diantaranya kasus dana siluman pada APBD DKI yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Lebih jauh Mantan ketua PP Muhammadiyah itu mengatakan bahwa Negara memang membutuhkan pemimpin seperti ahok.

Nuansa Konflik Kepentingan DPR

Nuansa konflik kepentingan DPR kini. Catatan ahmadbadrun kini akan mengulas perilaku anggota DPR saat ini. Terlihat dengan gamblang bahwa sejumlah draft undang-undang yang pernah dan sedang diusulkan syarat muatan konflik kepentingan. Kepentingan yang tentunya bukan untuk kepentingan rakyat melainkan kepentingan segelintir orang, kepentingan para elit parpol. Terlihat dari produk pemikiran yang dihasilkan, tidak konsisten, reaktif dan tendensius terhadap lawan politik.

Nikah Dini dan Dinamika Demografi

Perjuangan Kartini untuk perempuan Indonesia adalah agar perempuan Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dari kaum laki-laki dalam hal mengembangkan diri, terutama sekali Kartini sangat menentang perkawinan pada usia dini. Karena yang pasti, perkawinan usia dini ini akan merampas kesempatan anak-anak perempuan Indonesia mendapatkan pendidikan dan mengembangkan potensinya. Inilah catatan nikah dini dan dinamika demogafi.

Bonus Demografi Versus Narkoba;Catatan Sosial ahmadbadrun

Tulisan Emil Salim, Kompas 15 April 2016; “Ancaman Narkoba, Rokok dan Alkohol”, memaparkan bahwa keuntungan bonus demografi *Indonesia dalam rentang tahun 2012-2040 akan medapat tantangannya yang berat berupa ancaman drugs adiktif dalam narkoba, rokok dan alcohol. Hal mana alih-alih generasi muda sebagai buah bonusdemografi justru terancam terjerat oleh drugs adiktif.

Catatan Politik AhmadBadrun; Trend Marah Pemimpin Daerah

Entah kapan dan siapa yang memulai, 'marah' menjadi trend prilaku politik sejumlah pemimpin daerah; Walikota atau Gubernur saat ini. Sudah sedemikian parahkah prilaku buruk masyarakat kita atau akutnya penyakit bangsa saat ini hingga memang segala sesuatunya harus dituntaskan dengan marah-marah. Blusukan ala jokowian yang kerap dilakukan oleh para pemimpin daerah saat ini memang selalu berbuah respon terhadap masalah yang ditemui dilapangan. Dan respon itu terekspresikan dengan memarahi warga atau bawahan pejabat setempat yang dinilai ‘bermasalah’.